Tingkatkan Kompetensi, LAN Buka Program Magang ASN Papua

ASN di Jakarta Tetap Masuk dengan Kapasitas 75 Persen — Pegawai negeri sipil (PNS) melakukan aktivitas di Badan Kepegawaian Daerah (BKD), Balai Kota, Jakarta, Senin (9/5/2022). Pemprov DKI masih menerapkan kapasitas maksimal 75 persen terhadap para Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bekerja di kantor usai Lebaran Idul Fitri 1443 H/2022 M. (Liputan6.com/Herman Zakharia)

Liputan6.com, Jakarta Pengembangan kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN) terutama di kawasan Indonesia timur menjadi salah satu program prioritas nasional dalam rangka mewujudkan ASN yang berkelas dunia (world class bureaucracy).

Diharapkan hal ini dapat memberikan dampak pada perbaikan kualitas pelayanan masyarakat serta menjamin pembangunan dan kesejahteraan di Provinsi Papua.

Hal ini diungkapkan Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN), Dr. Adi Suryanto, M.Si saat memberikan sambutan dalam acara pembukaan Piloting Magang Bagi ASN Provinsi Papua Tahun 2022 dan Soft Launching Pedoman Magang, di Aula Prof. Agus Dwiyanto, MPA, Kantor LAN Veteran.

Lebih jauh, Adi Suryanto menjelaskan, kita tengah menghadapi permasalahan training rate yang masih rendah, masih banyak ASN yang masih belum memiliki kesempatan untuk mengembangkan kompetensi. Hal tersebut merupakan kebutuhan yang harus dapat dilaksanakan secara massif termasuk di kawasan timur Indonesia. Maka melalui piloting magang ini menjadi salah satu upaya kita untuk menaikkan nilai training rate tersebut.

Program magang bagi ASN Papua merupakan salah satu jalur pengembangan kompetensi yang menjadi perhatian Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi Papua seiring terbitnya Instruksi Presiden No. 9 Tahun 2020 tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Papua Barat.

Selain itu juga terbitnya Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2022 tentang Peran Serta Instansi Pemerintah dalam Pengembangan Kompetensi bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Instansi Daerah Papua melalui Program Magang.

“Perlu disadari bahwa pengembangan kompetensi di kawasan Indonesia Timur ini tidak bisa dilakukan oleh LAN sendiri, melainkan perlu adanya kolaborasi antar berbagai instansi pemerintah, mulai dari Sekretariat Wakil Presiden, Kantor Staf Presiden (KSP), Kementerian PANRB, Kementerian Dalam Negeri, juga instansi mitra magang, baik di instansi pusat dan pemerintah daerah serta sektor swasta yang dalam hal ini diwakili oleh Tanoto Foundation,” tambahnya, Selasa (8/11/2022).

Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawangsa memastikan bahwa tidak ada ASN Pemprov Jatim yang tidak hadir di hari pertama kerja setelah liburan lebaran berakhir.

2 dari 3 halaman

ASN di Papua Makin Profesional

Adi Suryanto juga menjelaskan, Program Magang menjadi salah satu alternatif pengembangan kompetensi ASN yang dapat diaplikasikan untuk meningkatkan profesionalitas ASN di Provinsi Papua.

Program magang ini merupakan jalur pengembangan kompetensi nonklasikal yang berbasis experiential learning, untuk memperoleh dan menguasai keterampilan dengan melibatkan diri dalam proses pekerjaan (learning by doing).

“Saya juga berharap, pembentukan daerah otonomi baru (DOB) di Provinsi Papua menjadi momen penting untuk menyiapkan kapasitas aparaturnya melalui pengembangan kompetensi ASN di Provinsi Papua. Percepatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di Papua akan dapat terwujud jika didukung dengan ASN yang kompeten dan profesional di segala aspek pembangunan,” tutupnya.

3 dari 3 halaman

Peningkatan Kualitas SDM

Hal senada diungkapkan, Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko yang disampaikan oleh Deputi V Bidang Politik, Hukum, Keamanan dan HAM, Jaleswari Pramodhawardani. Dia menyatakan bahwa pemekaran wilayah Papua (DOB) harus menjadi momentum perbaikan tata kelola pemerintahan melalui kesiapan SDM aparatur yang matang dan berkompeten.

Dengan begitu, program magang ASN Provinsi Papua ini harus senantiasa diperkuat melalui mekanisme seleksi, inkubasi, dan retensi program magang ASN yang berbasis sistem merit, agar kualitas output SDM tetap terjaga kualitasnya.

Jaleswari Pramodhawardani juga mengingatkan untuk senantiasa membangun komunikasi publik yang komprehensif terkait program Magang ini dan menjamin percepatan pembangunan kesejahteraan di Papua tidak hanya secara fisik melainkan juga tata kelola SDM aparaturnya.

“Tidak hanya itu saja, kami juga mengapresiasi instansi pusat dan daerah yang terlibat aktif dalam program pembangunan SDM aparatur di Provinsi Papua ini,” ungkapnya.